Jakarta//Thekalimantanpost.Com
Bupati Ketapang Alexander Willyo bersama jajaran Pemerintah Daerah diterima dengan sangat baik oleh Dirjen Otda Kemendagri, Prof. Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si, untuk menyampaikan dokumen usulan pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Ketapang: Kabupaten Jelai Kendawangan Raya, Kabupaten Hulu Aik, dan Kabupaten Matan Hulu.,3-12-2025.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Bapak Jamhuri Amir, Anggota DPRD Kalbar Komisi I Bapak Rasmidi, perwakilan Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Karo Hukum dan Biro Pemerintahan Setda, Asisten Pemerintahan dan Kesra Ketapang, Kabag Tapem, serta perwakilan masyarakat.
Audiensi berlangsung hangat dan produktif, dengan banyak masukan serta arahan strategis dari Dirjen Otda terkait langkah-langkah pemekaran wilayah. Dirjen Otda menerima dengan baik penjelasan dan komitmen Pemerintah Daerah serta masyarakat Ketapang yang menginginkan pelayanan publik lebih dekat, pemerataan pembangunan, dan meningkatnya kesejahteraan di wilayah terpencil.
Upaya Pemekaran yang Sudah Dimulai Sejak September
Sebelumnya, pada Rabu (17/9/2025), DPRD Provinsi Kalimantan Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda utama penyampaian laporan Komisi I terkait persetujuan bersama DPRD dan Gubernur Kalbar terhadap usulan pembentukan tiga DOB di Ketapang, yaitu:
Kabupaten Jelai Kendawangan Raya
Kabupaten Matan Hulu
Kabupaten Hulu Aik
Dalam rapat tersebut, DPRD Provinsi Kalbar menetapkan keputusan resmi dan melakukan penandatanganan persetujuan bersama dengan Gubernur Kalbar, yang menjadi landasan kuat untuk melanjutkan proses pengajuan ke pemerintah pusat.
Pada kesempatan itu, Alexander Willyo menyampaikan apresiasi dan rasa hormat kepada Pemprov dan DPRD Kalbar atas keseriusan dan komitmen mereka dalam mendukung pemekaran wilayah.
“Salam hormat dan terima kasih saya dan masyarakat Ketapang kepada Gubernur, Wakil Gubernur, seluruh pimpinan DPRD Provinsi, Ketua Komisi I, dan seluruh anggota atas persetujuan terhadap usulan tiga DOB dari Pemkab Ketapang.”ujar Alex.
—
Pemekaran Bukan Wacana — Ini Kebutuhan
“Saya menilai bahwa luas wilayah Kabupaten Ketapang merupakan tantangan utama dalam pemerataan pembangunan. Karena itu, pemekaran bukan sekadar wacana, apalagi isu politik menjelang Pilkada, tetapi kebutuhan nyata yang harus diwujudkan sebagai solusi strategis mempercepat pembangunan.
“Pemekaran ini tidak boleh hanya jadi wacana, tapi harus diwujudkan dengan komitmen nyata demi kemajuan Ketapang.”
Dengan luas wilayah yang hampir setara Provinsi Jawa Tengah, serta kondisi geografis dan sebaran infrastruktur jalan lintas kewenangan (kabupaten, provinsi, dan pusat), rentang kendali yang terlalu panjang membuat pelayanan publik tidak dapat berjalan maksimal.
Oleh karena itu, pemekaran menjadi instrumen penting untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan efektivitas pemerintahan, dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,”,ujar Bupati Alexander Willyo.
Melangkah Maju ke Pemerintah Pusat
Audiensi hari ini di Kemendagri menegaskan komitmen kami untuk terus berjuang, menyempurnakan dokumen, serta memperkuat argumentasi agar Kabupaten Jelai Kendawangan Raya, Kabupaten Hulu Aik, dan Kabupaten Matan Hulu dapat terwujud sesuai ketentuan yang berlaku.
Kami mengajak seluruh masyarakat Ketapang untuk terus memberikan dukungan, menjaga kebersamaan, serta mendoakan agar proses pemekaran ini berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi masa depan Ketapang yang lebih maju, mandiri, dan berkembang merata. **JP
