Sintang//Thekalimantanpost
Yohanes Rumpak resmi memimpin Dewan Pengurus Daerah (DPD) ICDN Kabupaten Sintang periode 2025–2030 setelah dilantik oleh Heri Saman di Pendopo Bupati Sintang, Sabtu (18/4/2026). Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny, Forkopimda, tokoh Dayak, serta kalangan mahasiswa.
Ketua Panitia, Nikodemus, menjelaskan bahwa pelantikan ini dirangkaikan dengan seminar yang menghadirkan Herpanus,Phd (STKIP Persada Khatuliswa sintang)
Dr. Antonius (rektor UNKA sintang), dan RD. Leonardus Miau (rohaniawan keuskupan sintang) sebagai narasumber.
Dalam sambutannya, Yohanes Rumpak menegaskan peran ICDN sebagai wadah intelektual Dayak yang harus mampu menghadirkan gagasan konkret bagi masyarakat.“ICDN hadir di Sintang sejak 5 tahun lalu, dalam rangka menyatukan intelektual Dayak dari berbagai profesi. Kita ini membutuhkan perdamaian dan keadilan. Perdamaian bisa terwujud jika keadilan ada dan dirasakan masyarakat. ICDN Sintang harus menjadi organisasi yang memproduksi ide untuk menciptakan perdamaian,” ujar Rumpak.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi lintas sektor agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif.
“Saya ingin ICDN Sintang bisa memproduksi ide cerdas menuju keadilan di semua sektor kehidupan. Apakah keadilan sudah baik di Sintang, menurut saya, belum. Maka ICDN harus terlibat menentukan arah kemajuan semua sektor ke depan. Saya siapkan rumah pribadi saya sebagai sekretariat ICDN sebagai ruang diskusi bersama,” tambahnya, tegas Yohanes Rumpak.
Ketua DPW ICDN Kalimantan Barat, Heri Saman, menekankan pentingnya riset dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi utama pergerakan organisasi. “Kita punya visi menyatukan kalangan intelektual Dayak di seluruh Indonesia tanpa memandang latar belakang politik, pekerjaan, maupun agama. Kita harus mendorong peningkatan kualitas SDM Dayak, termasuk melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dalam melakukan riset,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat Dayak dalam pengelolaan sumber daya alam serta mendorong lahirnya regulasi yang melindungi kepentingan masyarakat adat.
“Pengelolaan sumber daya alam di Sintang, orang Dayak jangan hanya jadi penonton. ICDN juga harus mampu mendorong lahirnya Perda yang melindungi masyarakat Dayak di masa depan,” tegas Heri Saman.
Ditempat terpisah, akademisi Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang, Victor Emanuel, menyampaikan apresiasi atas pelantikan pengurus ICDN Sintang sekaligus memberikan catatan strategis.
“Proficiat dan apresiasi atas pelantikan pengurus ICDN Kabupaten Sintang. Namun ICDN tidak boleh berhenti pada forum diskusi, melainkan harus menunjukkan karya nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya. Victor Emanuel menegaskan bahwa terdapat isu hukum yang sangat urgen untuk segera direspons oleh ICDN, khususnya terkait berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. “Dalam KUHP yang baru, terdapat pengakuan terhadap pidana adat dalam bentuk kewajiban Adat, Ketentuan ini telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025. Oleh karena itu, penerapan pidana adat tidak boleh berjalan tanpa dasar hukum daerah. Harus ditegaskan dan diformalkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) agar memiliki kepastian hukum dan legitimasi dalam implementasinya,” tegas Victor Emanuel. Menurut Victor Emanuel, ICDN memiliki posisi strategis untuk mengawal proses normatif tersebut agar tidak hanya berhenti pada tataran konsep, tetapi benar-benar terimplementasi dalam sistem hukum daerah (PERDA).
Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny berharap ICDN dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah yang inklusif. “ICDN Sintang bisa membantu pembangunan ke depan. Sintang adalah rumah besar bagi semua suku dan agama. Tantangan ke depan seperti potensi kemarau panjang dan angka kemiskinan yang masih sekitar 8 persen atau 40 ribuan orang harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya. Wakil bupati sintang menambahkan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap berbagai masukan strategis dari kalangan intelektual, termasuk ICDN, dalam upaya menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Seminar perdana ICDN Sintang yang mengangkat tema mental intelektual Dayak turut memperkaya perspektif peserta.
Dr. Antonius menekankan pentingnya pola pikir logis dan berbasis data dalam pengambilan keputusan. “Kita harus mampu berpikir logis, membaca fakta di lapangan, dan mengedepankan sains serta teknologi. Intelektual harus bertransformasi dari penjaga tradisi menjadi pengambil kebijakan berbasis data,” ujarnya.
Herpanus menyoroti pentingnya revitalisasi nilai budaya, pendidikan, dan advokasi masyarakat adat sebagai bagian dari perubahan sosial.
Sementara itu, RD. Leonardus Miau menegaskan pentingnya integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong sebagai fondasi utama pembangunan masyarakat Dayak.
“Nilai budaya Dayak harus dihidupkan kembali dalam praktik sehari-hari. Kita harus berubah menjadi lebih baik agar tidak menjadi kuli di tanah sendiri,” tegasnya.
Pelantikan ini menjadi titik awal bagi ICDN Sintang untuk bertransformasi dari sekadar forum intelektual menjadi motor penggerak perubahan yang berbasis gagasan konkret, riset, dan keberpihakan nyata kepada masyarakat. Masyarakat sintang menanti karya nyata ICDN sintang.
**VE-di Sintang
