Jakarta//Thekalimantanpost
Jagat media sosial dan grup WhatsApp dihebohkan isu operasi senyap Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri pada Selasa (3/11/2026) dini hari. Informasi yang beredar menyebut empat jenderal polisi diamankan terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Informasi tersebut hingga Selasa sore masih berupa isu yang belum terkonfirmasi secara resmi oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.
Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan wartawan, operasi tersebut disebut berlangsung sekitar pukul 01.00 hingga 03.00 WIB di sebuah rumah di kawasan Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Rumah tersebut disebut menjadi lokasi dugaan aktivitas penyadapan.
Dalam broadcast yang beredar, sejumlah nama perwira tinggi disebut-sebut terseret. Di antaranya seorang jenderal polisi bintang empat berinisial L yang disebut bertugas di lingkungan Istana, kemudian Irjen Pol AS, Irjen Pol EH, NS, Kombes Pol FR, empat anggota polisi lainnya, serta seorang advokat berinisial MR.
Narasi yang beredar menyebutkan mereka dibawa ke Markas Komando Korps Brimob, Kelapa Dua, Depok untuk pemeriksaan.
“Yang disadap salah satunya adalah Presiden Prabowo Subianto dan Seskab Teddy,” demikian kutipan dari sumber anonim yang beredar di grup wartawan, Selasa (3/11).
Nama Irjen Pol Eko Hadi Santoso dan Irjen Pol Ahrie Sonta juga disebut dalam beberapa portal media online sebagai perwira yang disebut telah ditahan. Sementara jenderal berinisial L dikabarkan sempat diamankan dan telah dilepaskan setelah pemeriksaan. Namun informasi ini belum dapat dipastikan secara independen.
Hingga berita ini disusun, Mabes Polri belum mengumumkan secara resmi identitas seluruh tersangka maupun konstruksi lengkap perkara dugaan penyadapan tersebut.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, saat dikonfirmasi awak media, memberikan respons singkat dan hati-hati.
“Nanti kami cek proses evaluasinya ya, seperti itu,” ujar Irjen Johnny Eddizon Isir.
Sejumlah pengamat kepolisian meminta publik menunggu keterangan resmi. Sebab, isu penyadapan terhadap kepala negara merupakan isu yang sangat sensitif dan berpotensi menimbulkan kegaduhan jika tidak didasarkan pada pernyataan resmi.
*Catatan Redaksi:* Berita ini disusun berdasarkan informasi yang beredar di media sosial dan portal berita online. Status hukum, kronologi pengamanan, dan dugaan keterlibatan sejumlah perwira tinggi Polri hingga saat ini masih membutuhkan konfirmasi resmi dari Mabes Polri. Redaksi TheKalimantanPost akan memperbarui informasi setelah ada keterangan resmi.
*Editor: Kristoporus
