Thekalimantanpost
Ketapang, 14 Oktober 2026 — Aliansi Cipayung Plus dan Pemuda Kabupaten Ketapang menggelar aksi penyampaian aspirasi sebagai bentuk kepedulian terhadap berbagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Seperti diketahui ‘Kelompok cipayung adalah gabungan dari elemen organisasi mahasiswa; HMI,PMKRI,PMII,GMNI, Aksi ini menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU, transparansi bantuan Presiden, serta persoalan ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Rangkaian kegiatan diawali dengan audiensi bersama Bupati Ketapang di Kantor Bupati Ketapang. Dalam audiensi tersebut, perwakilan dari 12 organisasi kemahasiswaan, kepemudaan, dan organisasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus dan Pemuda Ketapang menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian serius serta langkah penyelesaian konkret dari pemerintah daerah.
Aliansi menegaskan bahwa persoalan karhutla dan kelangkaan BBM bukan sekadar masalah teknis, melainkan persoalan yang berdampak langsung terhadap kesehatan, mobilitas, aktivitas ekonomi, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan hadir melalui kebijakan yang tepat, respons cepat, serta koordinasi lintas sektor yang efektif.
Setelah audiensi di Kantor Bupati, massa melanjutkan aksi ke Gedung DPRD Kabupaten Ketapang. Melalui orasi dan penyampaian aspirasi, para peserta mendesak DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara tegas terhadap persoalan yang terjadi, termasuk meminta kejelasan distribusi BBM, pengawasan terhadap pihak Pertamina dan Jobber Ketapang, serta pengawalan usulan penambahan kuota BBM bagi Kabupaten Ketapang.
Aliansi juga mendesak DPRD Kabupaten Ketapang untuk menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pihak-pihak terkait guna membahas kelangkaan BBM dan mencari solusi yang terukur, transparan, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Aksi kemudian dilanjutkan dengan teatrikal mendorong sepeda motor sebagai simbol kesulitan masyarakat ketika menghadapi keterbatasan BBM dan panjangnya antrean di SPBU. Teatrikal tersebut menjadi pesan bahwa kelangkaan BBM tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas pekerja, pelaku usaha, pelayanan masyarakat, dan roda perekonomian daerah.
Dari DPRD Kabupaten Ketapang, massa melanjutkan aksi menuju Jobber Pertamina di Sukaharja. Pada titik ini, aliansi menekankan pentingnya keterbukaan informasi mengenai distribusi dan ketersediaan BBM, pengawasan terhadap penyaluran, serta jaminan agar BBM dapat diterima masyarakat secara adil dan merata sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain persoalan BBM dan karhutla, Aliansi Cipayung Plus dan Pemuda Ketapang turut menyoroti pentingnya transparansi bantuan Presiden agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai alokasi, mekanisme penyaluran, penerima manfaat, serta realisasi bantuan. Aliansi juga menaruh perhatian pada kebutuhan air bersih yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di tengah kondisi kekeringan dan dampak karhutla yang memengaruhi lingkungan serta kehidupan warga.
Dalam pernyataan sikapnya, aliansi mendorong DPRD Kabupaten Ketapang untuk memperkuat pengawasan terhadap anggaran penanggulangan karhutla, memastikan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana berjalan efektif, serta mendorong pemerintah dan instansi terkait mengambil langkah nyata dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses air bersih.
Aliansi menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara terbuka, damai, dan bertanggung jawab. Gerakan tersebut bukan semata-mata untuk menyampaikan kritik, melainkan juga mendorong seluruh pemangku kepentingan agar membangun komunikasi, membuka informasi yang dibutuhkan publik, dan menghasilkan solusi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Melalui aksi ini, Aliansi Cipayung Plus dan Pemuda Kabupaten Ketapang berharap Bupati, DPRD, Pertamina, pengelola Jobber, serta instansi terkait tidak berhenti pada pernyataan dan janji, tetapi menindaklanjuti setiap persoalan melalui langkah konkret, target penyelesaian yang jelas, dan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Ketapang membutuhkan solusi nyata, bukan sekadar janji. Suara rakyat harus didengar, persoalan harus ditangani, dan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas bersama.
Aliansi Cipayung Plus dan Pemuda Kabupaten Ketapang — Bersatu, Bergerak, Mengawal Ketapang!
***E-,RED
